UMK NET: Harga daging sapi mulai menggila di pasar. Jika sebelumnya hanya Rp70 ribu per kilogram, kini naik menjadi Rp100 per kilogram. Hal ini, membuat Komisi IV DPR RI meminta pemerintah segera mengambil langkah tegas, untuk menurunkan harga daging sapi yang kini meningkat dan sudah berada diluar jangkauan masyarakat.
Ketua Komisi IV M Romahurmuzi menganggap, pemerintah saat ini berada di tengah dua pilihan yang sama pentingnya. Disatu sisi, negara mengejar target swasembada daging sapi tahun depan atau menekan harga yang semakin melambung tinggi. Katanya, sangat penting berkonsentrasi pada level harga daging sapi yang tercipta sejak Idul Fitri tahun lalu dan harus diturunkan. Sebab, ini menghancurkan peternak, lalu membuat konsumen melemah.
" Tentu sangat fatal atas kenaikan ini. Kami ingin ada sikap dari pemerintah untuk menekan lonjakan harga tersebut," ujarnya, di kantor DPR RI Senayan, Jakarta Kamis (7/3).
Berdasatkan catatan menurut Romahurmuzi, penurunan kuota impor pada tahun 2012 hingga 2013 telah mengakibatkan harga cukup tinggi. Nah, apabila pemerintah bisa menjamin harga dapat ditekan dengan posisi importasi saat maka ini, tentunya kebijakan yang diambil harus bisa dipertahankan.
" Ini yang perlu disikapi, kalau tidak berarti kuota impor mungkin perlu ditinjau. Bukan berarti, kami di Komisi IV mencampuri tapi kan kita fahami, pemerintahlah yang tahu titik ideal antara suply dan demand," cetusnya.
"Kami hanya meminta, harga daging sapi harus turun bagaimana caranya seperti menambah pasokan, terserah saja mau dari dalam atau dari luar," tandasnya.
Sebelumnya, Menteri Pertanian RI, Suswono menyebut, kenaikan harga daging sapi beberapa bulan belakangan disebabkan suplai yang minim, dan permainan harga di tingkat pedagang. Persoalan bukan pada stok karena secara nasional, populasi bisa men-cover 85 persen kebutuhan dalam negeri.
Pihaknya menjamin, selama produk impor tidak merembes ke pasar tradisional, harga daging tetap akan stabil. Sesuai aturan, produk sapi impor hanya diperuntukkan pelaku industri seperti restoran, dan hotel. Mengantisipasi agar harga tidak semakin melonjak, Pemerintah Pusat telah menyiapkan langkah kerjasama dengan pihak penyedia transportasi. Diantaranya PT KAI, dan maskapai penerbangan Merpati.