Konflik sabah antara Pemerintah Malaysia dan Kesultanan Sulu menyisakan pertanyaan penting berupa status wilayah Sabah yang disengketakan. Jika benar itu adalah milik Malaysia, mengapa pihak Kuala Lumpur menyetorkan uang sewa tahunan kepada Kesultanan Sulu? Sabah yang terletak di Borneo Utara merupakan daerah yang kaya sumber daya alam, terutama minyak. Namun kehidupan masyarakat di wilayah ini tidak menyiratkan hasil kekayaan alam yang melimpah ruah. Sabah, Serawak dan Brunei merupakan wilayah-wilayah yang saling berdekatan.
Brunei adalah sebuah negara kecil dengan kekayaan minyak melimpah. Hasilnya bisa kita lihat pada pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di negara tersebut. Sementara itu, Sabah dan Serawak yang secara adminstasi masuk ke wilayah Malaysia menjadi tumpuan kelancaran urusan ekonomi di negeri jiran ini.
Namun jika dibandingkan dengan Brunei, keadaan di kedua wilayah ini sangat jauh berbeda. Tapi benarkah kekayaan alam di Sabah menjadi milik Malaysia? Ada banyak pertikaian pendapat yang menuntut wilayah Sabah dari Malaysia, dan sudah bisa dipastikan bahwa ini masalah minyak bumi.
Jika benar wilayah Sabah termasuk dalam otoritas Malaysia, mengapa kedutaan Malaysia masih harus menyetorkan pajak tahunan kepada Kesultanan Sulu? Persoalan setoran pajak ini menggulirkan wacana perihal pemilik wilayah Sabah yang sah. Masalah pajak tersebut pernah diungkapkan oleh YB Lim Kit Siang, DAP di parlemen Malaysia.
Lalu bagaimana sebenarnya sejarah dari wilayah Sabah? Di tahun 1658, Sabah atau Borneo Utara bersama Pulau Palawan dan kepulauan Spratly merupakan hadiah yang diberikan Sultan Brunei kepada Sultan Sulu. Hadiah tersebut merupakan penghargaan atas jasa-jasa Sultan Sulu yang berhasil mencegah perang saudara di Borneo. Sejak itulah wilayah-wilayah tersebut termasuk dalam Kesultanan Sulu.
Masalahnya, di tahun yang sama, para penyewa ilegal yang berasal dari Malaysia juga menghuni kawasan tersebut hingga saat ini. Di tahun 1878, HM Sultan Jamalul Ahlam Kiram (Sultan Sulu dan Sabah), sebagai pemilik sah, menyewakan wilayah tersebut kepada Perusahaan Inggris melalui Gustavus Baron de Overbeck dan Alfred Dent.
Jumlah uang sewa tahunan tersebut adalah 5000 dolar Meksiko atau sekitar 20 juta dolar. Nah, setiap pembayaran harus disahkan terlebih dahulu oleh Kesultanan Sulu. Berikut ini adalah Dokumen Bukti Bahwa Malaysia Hanya Penyewa Wilayah Sabah ;
Setelah pemerintah kolonial hengkang dari bumi melayu, sewa tersebut dialihkan ke Malaysia di tahun 1963. Hal ini jelas melanggar hukum karena seharusnya wilayah tersebut dikembalikan kepada pemilik sah, yaitu Kesultanan Sulu.
Selain itu, perjanjian sewa menyewa tersebut otomatis dianggap berakhir ketika pihak awal yang menyewa sudah meninggal. Akibatnya, Sabah harus dikembalikan kepada pihak penyewa yang dalam posisi ini adalah Kesultanan Sulu. Masalah antara Malaysia dan Kesultanan Sulu ini seakan mengendap bertahun-tahun hingga akhirnya kelompok bersenjata dari Sulu menduduki Sabah.
Konflik tersebut menelan korban jiwa dari kedua belah pihak. Sementara itu, Pemerintah Filipina terkesan menahan diri untuk tidak terlibat langsung dalam konflik yang sebenarnya melibatkan sebagian warga negaranya.
Dari pihak Malaysia, ada semacam kekhawatiran bahwa hal yang pernah terjadi pada Pulau Batu Putih akan menimpa wilayah Sabah. Sebelumnya, Pulau Batu Putih akhirnya diserahkan kepada Pemerintah Singapura.
Bahkan, kejadian beberapa minggu terakhir ini bisa membuka peluang terbukanya pintu sejarah baru bagi masyarakat Sabah dan Kesultanan Sulu. Adanya dokumen-dokumen yang berisi surat perjanjian setoran pajak pemerintah Malaysia kepada Kesultanan Sulu juga mencirikan kemiripan dengan masa kolonial Inggris.
Ketika Kerajaan Inggris di masa lalu menyetorkan pajak tahunan kepada raja-raja Melayu. Jika ini memang benar, tidak mustahil kalau rakyat Sabah akan menuntut kemerdekaan dari Malaysia.
sumber: uniqpost.com